Rencana pembatasan siaran langsung televisi atas sidang di pengadilan merupakan kemunduran. Langkah ini bukan hanya melecehkan kebebasan pers dan aturan peradilan. Hak warga negara mendapatkan informasi, yang jelas dilindungi oleh konstitusi, pun diabaikan.

Gagasan yang aneh itu mulai digulirkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring serta Komisi Penyiaran Indonesia. Alasannya, kata Tifatul, tidak semua siaran langsung persidan