Kekhawatiran terhadap masa depan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidaklah mengada-ada. Sebagian politikus di Dewan Perwakilan Rakyat berusaha mengusik pengadilan ini dengan cara menunda-nunda pembahasan rancangan undang-undang yang mengaturnya. Belakangan, Mahkamah Agung pun terkesan menyepelekan Pengadilan Korupsi dengan cara mengirim hakim yang kurang bersih.

Diam-diam Mahkamah memilih sembilan hakim baru untuk menggantikan sejumlah hakim yang