Harapan akan adanya perbaikan tata kelola kekayaan tambang kini muncul. Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Selasa lalu. Dengan undang-undang baru ini, pemerintah berpeluang menegosiasikan ulang semua kontrak karya pertambangan yang dianggap merugikan negara.

Perlunya evaluasi total atas rezim kontrak karya yang dipayungi Undang-Undang Pertambangan Nomor 11 Tahun 1967 ini sesungguhnya sudah