Tiada aturan yang tegas melarang penyelenggara negara mempunyai saham perusahaan. Persoalan kini muncul lantaran ada seorang menteri yang memilikinya, dan kebetulan ia diduga ikut memutuskan kebijakan yang berpengaruh langsung terhadap nasib saham yang dipegangnya. Konflik kepentingan seperti ini jelas tak elok, dan seharusnya pemerintah mencegahnya.

Pejabat yang kini disorot itu adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil. Dia me