KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika menyiapkan tiga strategi untuk memulihkan layanan publik yang terimbas peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Sejumlah pakar keamanan siber, menilai hal utama yang sejatinya dilakukan pemerintah adalah menyiapkan pencadangan alias backup data. Apalagi peretasan bukan kali ini saja terjadi.

Menurut mereka, pemerintah semestinya sejak dulu menyiapkan upaya mitigasi. Dengan begitu, dampak serangan siber dapat diminimalkan. Sayangnya, pemerintah cenderung bertindak setelah hampir seluruh data siber milik institusi dan masyarakat dieksploitasi oleh peretas.

Pemerintah abai terhadap keamanan data publik di ruang siber. Hingga kini tidak ada keterbukaan informasi ihwal data yang diretas. Sejumlah pegiat literasi digital bersiap mengajukan gugatan terhadap pemerintah ke Pengadilan Tata Usaha Negara.