DUA lembaga menjadi sorotan utama akibat peretasan terhadap Pusat Data Nasional. Keduanya, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika, merupakan lembaga yang paling bertanggung jawab atas keamanan Pusat Data Nasional—pengelola data pada 73 kementerian dan lembaga serta ratusan pemerintah daerah.

Kedua lembaga itu dinilai gagal dalam menjaga obyek vital dan sangat strategis tersebut. Sehingga peretas berhasil menyusup, lalu mencuri data di dalamnya. Anggota Komisi I DPR bidang pertahanan dan keamanan mempertanyakan kinerja kedua lembaga itu. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah agar peretasan terhadap Pusat Data Nasional ini tak terulang?