Main Tubruk Perpu Omnibus

Sejumlah ahli hukum tata negara menilai Presiden Jokowi memaksakan alasan "kegentingan" ketika menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Mengakali putusan Mahkamah Konstitusi dan mengabaikan syarat partisipasi bermakna dalam demokrasi.

Tempo

Senin, 2 Januari 2023