Perang melawan korupsi padam setahun setelah revisi Undang-Undang KPK diberlakukan. Kepemimpinan Firli Bahuri dinilai memperparah situasi. Pengusutan sejumlah kasus oleh lembaga itu dilakukan serampangan. Dalam kasus dugaan suap oleh politikus Harun Masiku, surat izin penggeledahan tak pernah diajukan.