Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja menunjuk pihak ketiga untuk menjalankan verifikasi pendaftar dengan menggunakan teknologi pengenal wajah. Anggarannya diperkirakan mencapai Rp 30,8 miliar. Padahal, komisi antikorupsi menilai proses itu bisa dijalankan tanpa biaya melalui pencocokan data di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.