Manajemen Kartu Prakerja menghentikan paket pelatihan yang disediakan oleh platform digital yang ditunjuk pemerintah. Komisi Pemberantasan Korupsi menilai penjualan program pelatihan secara gelondongan itu berpotensi merugikan negara. Sebab, platform digital itu mengeluarkan sertifikat sebagai alat penarikan insentif tunai sebelum peserta menyelesaikan seluruh pelatihan.