Terjawab sudah mengapa Presiden Joko Widodo tak kunjung menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti yang ia janjikan kepada sejumlah tokoh. Istana ternyata tengah merancang peraturan presiden (perpres) yang berpotensi mempercepat pelumpuhan lembaga antirasuah itu.