Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam rapat tertutup segera menyepakati pembentukan Dewan Pengawas, izin penyadapan, serta perubahan status Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembahasan pasal-pasal yang oleh masyarakat antikorupsi dianggap bakal melemahkan lembaga itu melaju mulus tanpa hambatan.