JAKARTA - Rencana pelibatan kepala daerah sebagai bagian dari tim kampanye pasangan calon presiden-wakil presiden menuai kritik. Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, Sunanto, mengatakan keterlibatan kepala daerah akan menimbulkan konflik kepentingan. "Sangat berpengaruh pada tatanan demokrasi dan penyalahgunaan wewenang," kata dia kepada Tempo, kemarin.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membolehkan k