JAKARTA - Renegosiasi skema fiskal antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia belum mencapai titik temu. Kementerian Keuangan tetap menghendaki skema fiskal dinamis mengikuti undang-undang yang berlaku, atau prevailing. Sebaliknya, Freeport menuntut kepastian hukum dengan sistem pajak tetap hingga kontrak berakhir (nail down). "Belum ada keputusan. Masih dalam proses perundingan," kata Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiska