JAKARTA – Rencana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menambah suram agenda penguatan supremasi sipil yang dicetuskan dalam gerakan reformasi 1998. Beredar awal bulan ini, dokumen Badan Pembinaan Hukum TNI mencatat rancangan pasal-pasal perubahan yang akan menguatkan dominasi tentara dalam berbagai urusan di negeri ini. 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, gabungan da