JAKARTA — Rangkap jabatan para pejabat negara sebagai komisaris badan usaha milik negara (BUMN) disebut dapat menimbulkan sejumlah risiko. Salah satu risiko yang paling kentara, menurut Tim Kampanye dan Advokasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Gulfino Guevarrato, adalah kurang efektifnya pelaksanaan tugas serta fungsi pejabat yang merangkap pekerjaan. 

Ujung-ujungnya, ujar Gulfino, kin