Kocar-kacir Mengawasi Tambang Ilegal

Komisi Energi DPR mendorong pembentukan badan penegak hukum di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menangani penambangan tanpa izin. Dikritik karena hanya menghabiskan anggaran negara. 

Vindry Florentin

Selasa, 21 September 2021

JAKARTA – Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat mendorong pembentukan badan penegak hukum di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menangani penambangan tanpa izin. "Kalau kita lihat selama ini di sektor mineral dan batu bara, pelanggaran terbesar terjadi karena tidak efektif kerja inspektur pertambangan," kata Wakil Ketua Komisi Energi DPR, Eddy Soeparno, kepada Tempo, kemarin.

Kinerja inspektur pertambangan sul

...

Berita Lainnya