JAKARTA – Sejumlah aktivis dan pegiat hak asasi mengatakan reformasi sektor intelijen masih perlu dibenahi untuk menyesuaikan diri dengan iklim demokrasi. Menurut Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf, salah satu hal utama yang harus dilakukan adalah penguatan pengawasan Badan Intelijen Negara (BIN) oleh Tim Pengawas Intelijen Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen