JAKARTA – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Ahmad Doli Kurnia, menganggap pemerintah telah kecolongan dalam memverifikasi desa penerima dana sehingga muncul dugaan adanya puluhan desa fiktif. Dia mengatakan Kementerian Dalam Negeri seharusnya ikut bertanggung jawab atas dugaan adanya desa fiktif tersebut. "Pengawasan desa secara administrasi berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri," kata dia, kemar