JAKARTA - Sejumlah pengamat politik mengkritik gagasan pemerintah yang ingin mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilihan kepala daerah secara tidak langsung itu dinilai bakal menurunkan kualitas demokrasi dan mempersempit ruang partisipasi warga.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan rencana pemerintah mengembalikan pemilihan kepala daera