JAKARTA - Sejumlah pegiat antikorupsi berharap Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. mampu meyakinkan Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perpu KPK).

Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati, mengatakan posisi Mahfud di dalam kabinet baru Jokowi akan menjadi medan pengujian konsistensinya dalam mendukung pemberantasan k