JAKARTA – Pemerintah berkukuh menolak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk membatalkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi. Pemerintah mempersilakan masyarakat yang tak setuju terhadap Undang-Undang KPK hasil revisi untuk mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan Presiden Joko Widodo tegas menyarankan masyarakat me