JAKARTA - Disetujuinya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dikecam oleh sejumlah ahli hukum dan pegiat organisasi masyarakat sipil. Mereka menemukan banyak pasal dalam rancangan tersebut yang berpotensi menghidupkan rezim otoriter mirip Orde Baru.

Peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform, Anggara Suwahju, mengatakan poin-poin dan pasal-pasal RKUHP merupakan draf milik pemerintah