JAKARTA - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat berebut posisi dewan pengawas dalam pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka belum mencapai titik temu untuk mengatur komposisi dan mekanisme pemilihan anggota dewan pengawas tersebut.

Anggota Badan Legislasi DPR, Arsul Sani, mengatakan, sebagai pengusul revisi, DPR menginginkan agar dewan pengawas dijaring pemerintah melalui panitia seleksi. Selanjutnya, menurut dia, D