JAKARTA - Dosen dari berbagai perguruan tinggi mendesak Presiden Joko Widodo agar menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka meminta pembahasan dihentikan karena materi revisi dinilai akan melemahkan KPK.

Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Agil Oktariyal, mengatakan ada dua langkah yang bisa ditempuh Presiden Jokowi untuk membatal