JAKARTA - Kelompok masyarakat sipil dan pakar hukum menilai revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi bakal melemahkan kinerja lembaga antirasuah ini. Sebab, Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan penambahan pasal-pasal yang membatasi kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan, penuntutan, dan pengangkatan penyelidik serta penyidik independen.

"Dapat dipastikan, jika pembahasan revisi UU KPK tetap dilanjutkan untuk disahkan, pemberantasan kor