Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sedang mengkaji rencana untuk menempatkan personel Tentara Nasional Indonesia aktif di lembaga-lembaga sipil di luar ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Rencana ini menuai kritik karena ditengarai berpotensi menghidupkan kembali doktrin dwifungsi militer.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Lodewijk Paulus, mendukung penempatan pers