JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat mengisyaratkan bakal menolak rencana perluasan jabatan sipil untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sejumlah fraksi menilai rencana perluasan pos jabatan sipil yang bisa diisi militer itu mengingkari semangat reformasi dan berpotensi mengembalikan wacana dwifungsi tentara.

Ketua Komisi Pertahanan DPR, Abdul Kharis Almasyhari, mengatakan keterlibatan peran militer dalam lembaga negara telah diatur dalam Undang-