JAKARTA -  Sejumlah fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat menginstruksikan kadernya untuk segera melengkapi berkas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Instruksi untuk pelaporan tersebut dilakukan meski sejumlah politikus mengaku mengalami kesulitan teknis dalam pengisian LHKPN secara online.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, mengataka