Sebanyak 70 anggota Dewan Perwakilan Rakyat lintas fraksi mengusulkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual pada awal 2016. Sejak itu, beleid ini menjadi legislasi prioritas Dewan, meski pembahasannya tak banyak berkembang.

Ketua Komisi VIII DPR bidang agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan, M. Ali Taher, mengatakan kendala pembahasan terjadi karena sejumlah isu lain saat ini menjadi prioritas Komisi, seperti haji dan pembahas