Pekan lalu, tiga orang kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketiganya adalah Bupati Purbalingga Tasdi, Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar, dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

Namun, keberhasilan ini dikritik oleh politikus PDI Perjuangan yang menilai KPK menjalankan operasi tangkap tangan 'gaya baru'. Alasannya, operasi dilakukan secara tidak langsung atau melalui orang lain, sehingga rawan dipolitis