JAKARTA – Kelompok pers berniat mendatangi Panitia Kerja Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan audiensi mengenai aturan itu. Setidaknya ada 17 beleid dalam revisi KUHP yang dikhawatirkan akan memberangus kebebasan berpendapat dan kebebasan pers.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Sasmito, mengatakan akan mengirim surat permintaan audiensi pada awal Maret mendatang setelah anggot