Dua Fraksi Menolak Revisi Undang-Undang MD3
Kesepakatan tambahan jatah kursi pemimpin MPR dianggap inkonstitusional.
Senin, 12 Februari 2018
JAKARTA - Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat belum satu suara dalam menyikapi hasil pembahasan Badan Legislasi atas revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang MD3).
Fraksi NasDem dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendesak pemimpin DPR untuk menangguhkan rencana pengesahan revisi dalam rapat parip
...