JAKARTA - Pemerintah akan segera menerbitkan peraturan mengenai transparansi pemilik manfaat utama pada perusahaan alias beneficial ownership. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kiagus Ahmad Badaruddin, mengatakan rancangan peraturan presiden tersebut sedang disempurnakan di Kementerian Sekretariat Negara. "Kami usahakan akhir tahun ini sudah bisa dirilis," kata dia kepada Tempo, kemarin.

Transparansi beneficial ownership dian