JAKARTA - Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sanni Iskandar, meminta pemerintah menyelidiki kasus peserta program pengampunan pajak yang kesulitan mendapatkan surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan (PPh) dari Direktorat Jenderal Pajak. "Harus dicek karena kantor layanan pajak sangat banyak, tersebar di mana-mana. Apakah ini karena petugas yang kurang paham, pelayanan kurang bagus, atau bagaimana," katanya kepada Tempo di Jak