Sistem Kerja Densus Antikorupsi Dianggap Janggal

"Secara hukum tata negara tidak nyambung."

Selasa, 17 Oktober 2017

JAKARTA - Sejumlah kalangan mempertanyakan opsi sistem kerja Detasemen Khusus Antikorupsi yang diusulkan Kepolisian RI. Mereka pun mencurigai arah pembahasan usul detasemen baru yang diduga akan melucuti peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

Peneliti dari Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim, mengkritik opsi sistem satu atap Detasemen Antikorupsi yang akan menaungi perwakilan Polri, kejaksaan, dan

...

Berita Lainnya