JAKARTA - Penerapan kompensasi atas pelampauan nilai koefisien lantai bangunan di Jakarta menarik perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aturan kompensasi non-fiskal yang tak masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu telah disahkan pemerintah Jakarta sejak 2015 dan hingga kini telah menghimpun proyek pembangunan bernilai triliunan rupiah.

Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan diminta datang oleh pemimpin