JAKARTA - Tekanan politik dari Dewan Perwakilan Rakyat mulai muncul di tengah persidangan perkara dugaan korupsi proyek e-KTP. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon mengusulkan agar koleganya di Senayan menggunakan hak angket atau menyelidiki pengusutan kasus tersebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang mereka nilai janggal. "Perlu dipelajari sumber informasi penyidik itu dari mana sehingga tak ada orang yang dirugikan," ujar Fadli Zon, di