JAKARTA - Pemerintah terus menekan PT Freeport Indonesia untuk mengubah status dari pemegang kontrak karya menjadi pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sikap Freeport yang menolak tawaran pemerintah dan mengancam menggugat ke arbitrase internasional merugikan dirinya sendiri.

"Freeport itu perusahaan publik. Kalau dia berhenti, harga sahamnya akan jatuh," kata Sri di kantor Kementerian