JAKARTA - Komisi Badan Usaha Milik Negara di Dewan Perwakilan Rakyat akan memeriksa Anggaran Dasar PT Pertamina. Disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham pada Oktober 2016, anggaran dasar ini membagi kewenangan antara direktur utama dan wakil direktur utama, sehingga menimbulkan dualisme kepemimpinan.

"Dalam perusahaan tidak boleh ada 'matahari kembar'," kataWakil Ketua Komisi Inas Nasrullah Zubir, kepada Tempo, kemarin.

Aturan baru itu menimbulka