Petinggi Kementerian Dalam Negeri Diduga Terlibat
Uang konsorsium mengalir ke pejabat kementerian dan anggota Dewan.
Selasa, 20 Desember 2016
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mencari tersangka lain dalam kasus megaproyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Proyek bernilai Rp 5,9 triliun pada 2011 itu diduga dijadikan bancakan sejumlah pejabat Kementerian Dalam Negeri dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. "Apakah ada pihak lain yang terlibat atau menikmati, kami masih terus mendalami," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, kemarin.
Saat ini KPK telah mene
...