JAKARTA - Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Kawasan Stategis Pantai Utara Jakarta diduga melatari kasus suap proyek reklamasi. Rancangan ini beberapa kali batal dibahas dalam rapat pengesahan tingkat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena alasan belum memenuhi kuorum.

Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Oswar Muadzin, mengatakan nasib rancangan itu terkatung-katung karena Dewan dan pemerintah