Sekilas terlihat aneh ketikaanggota Fraksi Golkar diMahkamah KehormatanDPR meminta Ketua DPR SetyaNovanto diberi sanksi berat.Sejatinya ini pembelaan buatSetya. Sebab, sanksi beratmasih bisa menyelamatkanSetya dari tuduhan pelanggaranetika menjadi calo kontrakFreeport di Indonesia.

Pasal 148 Undang-UndangNomor 17/2014 tentangMPR, DPR, DPD, dan DPRDmenyebutkan jika seoranganggota DPR dinyatakanmendapat sanksi berat, adatahap berikutnya yang harusd