JAKARTA - Usulan anggota legislatif dari sejumlah partai koalisi pengusung Presiden Joko Widodo untuk merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang isinya akan melemahkan komisi antirasuah itu, menuai kecaman publik. Rencana revisi yang diinisiasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu dicurigai sebagai bentuk keterusikan mereka oleh penindakan hukum KPK.

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter Kaban, curiga