SURABAYA -- Koordinator Parliament Watch Surabaya Sholahudin Umar mendesak Pemerintah Kota Surabaya membatalkan rencana pemberian 50 mobil dinas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya. "Tidak ada dasarnya, baik secara hukum maupun moral," kata Sholahudin kemarin.

Menurut dia, rencana pemberian mobil itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004. Peraturan itu menyebutkan bahwa yang berhak mendapat mobil dinas hanya p