SURABAYA - Pengadaan mobil dinas untuk 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya periode 2009-2014 tampaknya akan terganjal. Gubernur Jawa Timur Soekarwo tidak merestui pengadaan mobil dinas tersebut.

Menurut Soekarwo, pengadaan mobil dinas itu tidak sesuai dengan semangat yang digariskan dalam Ketentuan Menteri Dalam Negeri. Dalam ketentuan itu, Menteri Dalam Negeri memerintahkan daerah memprioritaskan program pengentasan kemiskinan