SURABAYA - Guru besar hukum tata negara dari Universitas Airlangga, Philipus Mandiri Hadjon, berpendapat, inisiatif anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya memanggil wajib pajak nakal bertentangan dengan fungsinya sebagai wakil rakyat. Sebab, kata Hadjon, tugas Dewan ada tiga, yaitu legislasi, budgeting, dan controlling.

"Memanggil wajib pajak nakal tidak sesuai dengan fungsi Dewan," ujar Hadjon, saat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam