SURABAYA - Komisi Kesejahteraan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya menilai Dinas Pendidikan Kota Surabaya tidak transparan dalam penggunaan biaya dan penunjukan penyelenggara penerimaan siswa baru (PSB) secara online. "Ini aneh," kata anggota Komisi, Yuzuar Datuk, kemarin.

Politikus asal Partai Amanat Nasional ini menanggapi jawaban Kepala Dinas Pendidikan Sahudi saat diminta menjelaskan besaran biaya operasional penyelenggaraan PSB onli