SURABAYA - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur menganggap tidak sah hasil pemilihan presiden jika pemerintah tidak segera memperbaiki daftar pemilih tetap (DPT).

Demikian salah satu keputusan Musyawarah Kerja PWNU Jawa Timur yang berlangsung dua hari sejak Selasa dan ditutup kemarin.

"Kalau presidennya tidak sah, menterinya juga tidak sah, termasuk Menteri Agama-nya. Jadi, secara syar'i, keputusan-keputusan mereka juga tidak sah," kata Ketua