SURABAYA -- Pemerintah Kota Surabaya menolak pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura oleh pemerintah pusat. Ribuan warga terancam tergusur dan kehilangan mata pencarian akibat proyek yang menyita 1.200 hektare lahan ini.

Asisten Bidang Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Mukhlas Udin mengatakan Pemerintah Kota Surabaya meminta pemerintah pusat meninjau kembali Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008, yang mengatur pembentukan bada